Sumber Hukum di Indonesia

  • Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Perdata

Menurut para sarjana Hukum:

  1. Van Apeldroem; “Hukum Publik mengatur kepentingan umum sedang Hukum Perdata mengatur kepentingan khusus, atau hukum public dihubungkan dengan campur tangan penguasa/pemerintah. Sedangkan hukum perdata dihubungkan dengan privatisasi”.
  1. Paul Schaltom;
    1. Pribadi yang melakukan hubungan hukum;
    2. Bertujuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
    3. Kepentingan yang diatur;
    4. Kaidah-kaidah hukum yang terumuskan.
  • Perbedaan Hukum Formil dan Materil
  • Hukum Materil

“Hubungan yang berisikan antara subjek hukum, hak-hak dan kewajiban serta peristiwa hukum”.

  • Hukum Formil

“aturan-aturan dari proses yang terjadi didalam hukum didalam hukum formil, biasa disebut dengan hukum acara, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materil dan bagaimana cara mengajukan perkara di pengadilan.

  • Sumber Hukum dalam Arti Materil

Hukum yang timbul kepermukaan dari kekuaatan-kekuaatan yang timbul secara nyata dalam masyarakat, suatu kekuatan yang menuju kepada sumber asalnya.

  • Sumber Hukum dalam arti Formal

Bersangkut paut dengan prosedur atau cara pembentukan Undang-undang.

  • Sumber Hukum Materil

Faktor Idiil dan Kemasyarakatan;

–        Idiil adalah pedoman yang tetap tentang keadlian yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum dalam menjalankan tugasnya.

–        Kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata dalam hidup masyarakat dan masyarakat sendiri harus tunduk pada aturan-aturan kehidupan dalam bermasyarakat. Yang termasuk dalam factor kemasyarakatan yaitu:

  1. struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
  2. Kebiasaan yang telah membeku pada masyarakat
  3. Hukum yang berlaku
  4. Tata hukum Negara lain
  5. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
  6. Kesadaran hukum, kesadaran tiap anggota masyarakat terhadap hukum
  7. Sumber hukum dalam arti formal
  • Sumber Hukum Formil

Asal sumber suatu hukum mendapatkan kekuatan berlakunya.

Yang termasuk sumber hukum materil:

  1. Adat istiadat
  2. Dokumen-dokumen
  3. Surat menyurat.

Yang termasuk sumber hukum formil:

  1. Undang-undang
  2. Kebiasaan dan adat
  3. Traktat
  4. Yurisprudensi
  5. Doktrin
  • Asas Perundang-undangan
  1. Undang-undang tidak berlaku surut
  2. Undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula
  3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (Lex Specialis Derogat Generalis)
  4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex Posteriore Derogat Lex Priori)
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
  6. Undang-undang sebagai sarana maksimal bagi kesejahteraan spiritual dan materiil masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian.
  • Undang-undang Dalam Arti Material

Keputusan penguasa/peraturan yang dibuat pemerintah, yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum, atau mengikat langsung setiap penduduk.

  1. Peraturan Pusat

Peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah Negara.

  1. Peraturan setempat

Pertauran tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat, dan hanya berlaku pada daerah itu saja.

  • Syarat peraturan untuk menjadi Undang-undang
  1. Harus dibuat oleh badan yang berwenang (DPR bersama Presiden)
  2. Harus dimuat dalam lembaran Negara
  3. Tanggal mulai berlakunya Undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan UUD 1945 , undang-undang dalam arti materiil dapat berbentuk:

  1. UUD
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Peraturan lainnnya.
  • Undang-undang Dalam Arti Formal

Menurut Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR.

  • Hak Menguji Formal

Wewenang badan kehakiman untuk menilai apakah suatu produk legislative dibuat melalui tata cara yang telah ditentukan dalam per-UU-an atau tidak.

  • Hak Menguji Material

Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu per-UU-an isinya bertentangan dengan per-UU-an yang lebih tinggi atau tidak, serta apakah kekuasaan tertantu berhak mengeluarkan peraturan tertentu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s