BENTUK-BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM LINGKUP PERADILAN PIDANA INDONESIA

BENTUK-BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI

DALAM LINGKUP PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bentuk –bentuk atau jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berikut adalaha sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada korporasi.

  1. PIDANA POKOK
  2. Pidana Denda

Tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa pidana penjara, sehingga sebagai konsekuensi nya adalah tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (keduanya sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan). Dengan kata lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternative (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternative, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkan pidana denda saja kepada korporasi. Contoh Pasal 45 Undang-Undang no. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”

Bagaimana caranya agar pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut  pula korporasi selain menuntut pengurusnya?  Setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang itu bahwa korporasi dapat dituntut selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu; dan
  2. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggung jawaban pidana adalah manusia; sedangkan apabila pelaku tindak pidana adalah suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Dengan mengambil sikap seperti di atas itu, maka penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan hakim tidak perlu meragukan apakah suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang yang bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi pidananya.

  1. Pengumuman  Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila samapai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (deterrence).

  1. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Bagaimanakah dengan pidana yang berupa pidana mati? Mungkinkah pidana mati dijatuhkan terhadap suatu korporasi?

Arti lain dari “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubarnya” korporasi tersebut. Korporasi diberi sanksi pidana berupa “pembubaran korporasi” yang tidak lain sama hakikatnya dengan “pidana mati” atau “hukuman mati” bagi korporasi tersebut. Apabila korporasi dibubdarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu.

Dalam Pasal 37 Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, suatu bank dapat diperintahkan untuk dibubarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila Bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan system perbankan. Perintah pembubaran bank oleh Undang-undang Perbankan dilihat sebagai tindakan tata tertib, bukan sebagai sanksi administratif.

  1. Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap asset perusahaan untuk pelunasan utang-utang koporasi kepada para kreditornya. Anatara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporsai sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan asset korporasi dilikuidasi.

  1. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuaan kagiatan tertenti, dapat ditentukan oleh hakim utnuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya. Sementara itu, pembekuan semua kegiatan, hanya dapat diputusakan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu. Apabila untuk selamanya, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha diikuti dengan likuidasi.

  1. PIDANA TAMBAHAN

Pidana tambahan berupa:

  1. Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihanya kepada Negara atas beban baiay korporasi (dalam hal tindakan pidana lingkungan hidup) yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.
  2. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya membangun rumah sakit atau pusat rehabilitas korban narkoba yang ditentukan oleh Hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.
  1. PENYITAAN KORPORASI

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

 

*sumber: Pertangungjawaban Pidana Korporasi, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,S.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s