Perbandingan UU 1 tahun 1967 dengan UU 25 tahun 2007

UU No 1 Tahun 1967

UU 25 Tahun 2007

Pengertian Penanaman Modal Asing Penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan diIndonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Pengertian Modal Asing
  1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan Perusahaan di Indonesia.
  2. alat-alat untuk  perusahaan, termasuk  penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan- bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
  3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia
Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing
Bentuk Badan Hukum Haruslah perusahaan yang dijalankan seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia Bentuk usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau tidak  berbadan hukum, namun apabila penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Indonesia. serta dalam undang-undang ini dijelaskan lebih rinci mengenai cara penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, asalkan berbentuk perseroan terbatas dapatdilakukan dengan cara :

  1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  2. membeli saham; dan
  3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlakuan Pemerintah RI terhadap Penanam Modal Hal ini tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1967 Pemerintah memberikan Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana didalam pernyataan ini tersirat mengenai kesetaraan antara penanam modal baik asing maupun dalam negeri
Mengenai Nasionalisasi dan Kompensasi Nasionalisasi:Menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan nasionalisasi menengenai pengambil alihan atau pencabutan hak kepemilikan penanaman modal kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Kompensasi:

Besaran kompensasi dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang tetap menggunakan asas-asas hukum internasional

Nasionalisasi:Menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan nasionalisasi menengenai pengambil alihan atau pencabutan hak kepemilikan

penanaman modal kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Kompensasi:

Besarannya sesuai dengan harga pasar.

Mengenai Bidang Usaha Bidang usaha terbagi atas bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup untuk kepemilikan penuh dan bidang usaha tertutup yang diatur dalam UU tersebut, dan memberi kebebasan bagi Pemerintah untuk membentuk  peraturan menengenai hal diatas Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.Mengenai bidang usaha yangtertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk lebih lanjutnya diatur dalam Perpres No. 36 tahun2010 beserta lampirannya
Mengenai Tenaga Kerja Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia Mengutamakan tenaga kerja warganegara Indonesia dan membolehkan penggunaan tenaga asing untuk tenagaahli, namun mewajibkan meyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada warga Negara Indonesia.
Mengenai Penggunaan Tanah Dapat diberikan tanah sesuaidengan UU Pokok Agraria(UU No.5 Tahun 1960),yaitu:Hak Pakai: dapat diberikan jangka waktu menurut keperluannya.

Hak Guna Usaha: jangka waktu paling lama 25 tahun, dengan dapat diperpanjangselama 25 tahun

Hak Guna Bangunan: jangka waktu paling lama 30 tahun, dengan dapat diperpanjang selama 20 tahun

Hak Pakai: dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.Hak Guna Usaha: dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

Hak Guna Bangunan: dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun.

Fasilitas,kelonggaran,maupun keringanan bagi penanam modal Pembebasan dari:

  • pajak perseroan ataskeuntungan;
  • pajak deviden atas bagian laba;
  • pajak perseroan ataskeuntungan yang ditanamkembali;
  • bea masuk barang; dan
  • bea materai modal.

Keringanan atas:

  • pengenaan pajak  perseroan dengan suatu tarif  proporsionil;
  • memperhitungkankerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan;
  • mengizinkan penyusutanyang dipercepat
Fasilitas:

  • terhadap pajak  penghasilan;
  • pembebasan/keringanan bea masuk;
  • pembebasan/penangguhan Pajak Pertambahan Nilai(PPN);
  • penusutan/amortisasiyang dipercepat;
  • keringanan Pajak Bumidan Bangunan (PBB);
  • mengenai pemberianHak Atas Tanah;
  • Fasilitas pelayanankeimigrasian;
  • Fasilitas perizinanimport

 

source http://www.scribd.com/doc/68368211/Perbandingan-UU-PMA

One thought on “Perbandingan UU 1 tahun 1967 dengan UU 25 tahun 2007

  1. Kalau penanam modal mendapat perlakuan yg sama maka yg diuntungkan PMA,mungkin di satu sisi bisa menarik investor tp disisi yg lain yaitu dalam hal pelaksanaan Ump/Umk akan timpang karena PMA jauh lebih mampu dalam melaksanakan upah minimum.Sedangkan PMDN banyak yg melakukan penangguhan ketika terjadi kenaikan upah minimum setiap tahun. Harus dibedakan walaupun spacenya tidak terlalu jauh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s